Sekjen Gibas Cinta Damai Tantang Kadishub Karawang,"Kalau Merasa Di Fitnah, Kenapa Tidak Lapor Polisi?? "

Sekjen Gibas Cinta Damai Tantang Kadishub Karawang,"Kalau Merasa Di Fitnah, Kenapa Tidak Lapor Polisi?? "

KABAR SEMBILAN      

     Samsudin KMD Sekjen Gibas Cinta Damai

www.kabarsembilan.net,KARAWANG – Ramainya isu dugaan perbuatan asusila yang menyeret nama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Karawang terus menjadi perbincangan publik. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gibas Cinta Damai Kabupaten Karawang Samsudin KMD angkat bicara dan meminta agar persoalan tersebut disikapi secara tegas melalui jalur hukum apabila tuduhan yang beredar tidak benar.

Menurut Samsudin KMD, klarifikasi yang telah disampaikan oleh Kadishub melalui sejumlah media online dan media sosial seharusnya dibarengi dengan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga telah menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baiknya.

"Kalau memang isu tersebut tidak benar, dengan adanya klarifikasi dari yang bersangkutan melalui beberapa media online dan media sosial, seharusnya Kadishub berani melaporkan akun-akun yang telah membuat namanya tercoreng," ujar Sekjen Gibas Cinta Damai Kabupaten Karawang Samsudin KMD kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Ia menilai, langkah hukum penting dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus membuktikan bahwa informasi yang beredar merupakan fitnah.

"Kalau memang merasa dirugikan dan itu tidak benar, laporkan saja. Dengan begitu publik akan melihat bahwa yang bersangkutan serius membersihkan nama baiknya dan persoalan ini bisa menjadi terang," tegasnya.

Namun demikian, ia mengatakan apabila tidak ada upaya hukum yang ditempuh, maka akan muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

"Akan tetapi kalau memang Kadishub tidak berani melaporkan, ini yang menjadi pertanyaan publik. Ada apa? Kenapa tidak ditempuh jalur hukum jika memang merasa difitnah?" katanya.

Sekjen Gibas Cinta Damai menegaskan bahwa dirinya tidak dalam posisi menyimpulkan benar atau tidaknya isu yang beredar. 

Namun, ia mendorong agar semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada mekanisme hukum yang berlaku.

"Jangan sampai isu ini terus berkembang liar. Kalau memang fitnah, buktikan melalui jalur hukum. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, negara sudah menyediakan mekanisme untuk mencari keadilan," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang diketahui telah memberikan klarifikasi melalui sejumlah media dan media sosial terkait isu yang beredar. Namun belum ada informasi mengenai langkah hukum terhadap akun atau pihak yang diduga menyebarkan tuduhan tersebut.(red) 

"Bidik Podium Nasional,ISSI Karawang Lepas 4 Atlet Terbaik Ke Kejurnas Road Race 2026 Di Pangandaran".

"Bidik Podium Nasional,ISSI Karawang Lepas 4 Atlet Terbaik Ke Kejurnas Road Race 2026 Di Pangandaran".

KABAR SEMBILAN      

 Poto:ISSI Karawang Bersama 4 Atlet Terbaik

www.kabarsembilan.net,KARAWANG - Pengurus Pengcab Ikatan Sport Sepeda Indonesia (Pengcab ISSI) Kabupaten Karawang, resmi melepas 4 atlet terbaiknya untuk ikut berkompetisi di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Road Race Tahun 2026, yang akan berlangsung di Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat, pada 18-21 Juni 2026 mendatang.

Keempat atlet tersebut adalah Mohammad Rama Ifzhan dan Panji Arja Ramadhan untuk kelas Junior, serta Aidan Haidar Rafif dan Afif Zainul Arifin untuk kelas Youth.

Dikabarkan akan ada sekitar 450 atlet sepeda dari 25 provinsi se-Indonesia yang akan berebut podium di Kejurnas Road Race Tahun 2026 ini.

Ketua ISSI Karawang, Asep Agustian, SH., MH., berharap agar keempat atlet sepeda ini berjuang penuh jiwa dan raga untuk bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Karawang di tingkat nasional.

Secara implisit, Asep Agustian mengaku tidak menekankan kepada keempat atletnya bisa menjadi juara satu di kesempatan Kejurnas tahun ini. Tetapi ia menegaskan agar keempat atletnya bisa duduk di podium Kejurnas.

"Kita minta keempat atlet untuk menunjukan kemampuan semaksimal mungkin saja. Kita minta doanya juga kepada seluruh masyarakat, agar para atlet ini bisa membawa nama harum Karawang di Kejurnas," tutur Askun (sapaan akrab).

Terpantau, pelepasan emat atlet sepeda ini juga didampingi langsung Sekretaris dan Bendahara ISSI Karawang, Sdr. Yadi dan Sdr. Ginggar.

Diketahui, Kabupaten Pangandaran kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi tingkat nasional. Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Road Race 2026 akan berlangsung pada 18–21 Juni 2026 dengan titik start dan finish di Alun-Alun Paamprokan Pangandaran.

Event ini diprediksi akan menjadi salah satu ajang balap sepeda terbesar yang menggabungkan olahraga prestasi dengan promosi destinasi wisata unggulan di pesisir selatan Jawa Barat.

Kejurnas Road Race 2026 akan menghadirkan para atlet sepeda terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Para peserta akan berlaga menaklukkan rute menantang yang membentang melewati sejumlah destinasi wisata ikonik Pangandaran, mulai dari Pantai Pangandaran, Pantai Batuhiu, Pantai Batukaras, Pantai Madasari hingga kawasan Green Canyon (Cukang Taneuh).***

Longsor Makin Parah, Warga Lebak Ciung Desak Pengelola Tower BTS Segera Bertindak

Longsor Makin Parah, Warga Lebak Ciung Desak Pengelola Tower BTS Segera Bertindak

KABAR SEMBILAN      

www.kabarsembilan.net,BOGOR– Warga Kampung Lebak Ciung, Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mengeluhkan kondisi longsor yang terjadi di sekitar area Tower BTS yang berada di wilayah mereka. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dinilai dapat mengancam kestabilan struktur tower dan berpotensi menyebabkan kerobohan.

Salah seorang warga, Iyan yang akrab disapa Begeng, mengungkapkan bahwa keluarganya merasa cemas setiap malam akibat kondisi longsor yang hingga kini belum mendapat penanganan serius.

"Keluarga kami setiap malam merasa resah saat hendak tidur. Kami takut sewaktu-waktu tower roboh," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut keterangan warga, hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak pengelola tower terkait waktu pelaksanaan perbaikan menyeluruh pada area yang terdampak longsor. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin khawatir, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Sementara itu, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gorowong, H. Mahdi, menyampaikan bahwa pihak desa telah beberapa kali melakukan kunjungan serta berkomunikasi dengan pengelola tower untuk menyampaikan keluhan dan kekhawatiran warga.

"Kami sudah beberapa kali mengunjungi pihak tower untuk menyampaikan kekhawatiran masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas," kata H. Mahdi.

Warga berharap pihak pengelola tower segera mengambil langkah konkret dengan melakukan perbaikan dan penanganan yang serius terhadap area longsor tersebut. Mereka menilai tindakan cepat sangat diperlukan guna menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.(red) 

Tepis Tudingan Kasus MBG,Kombes Polisi Sumarni:Semua Harus Berdasarkan Fakta

Tepis Tudingan Kasus MBG,Kombes Polisi Sumarni:Semua Harus Berdasarkan Fakta

KABAR SEMBILAN      

    Poto:Kombes Polisi Sumarni Kapolres Metro      Bekasi

www.kabarsembilan.net,BEKASI– Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., dengan tegas membantah isu yang mengaitkan dirinya dengan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kombes Pol Sumarni menegaskan, dirinya tidak pernah terlibat dalam pengelolaan, proyek, anggaran, maupun dugaan penyimpangan program MBG di BGN sebagaimana narasi yang beredar di masyarakat. Ia menyebut, pencatutan namanya dalam berbagai informasi yang belum terverifikasi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Saya tegaskan, saya tidak pernah terlibat korupsi di BGN. Saya tidak memiliki keterlibatan sebagaimana yang diberitakan atau disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang menyebut nama saya,” tegas Kombes Pol Sumarni.

Sumarni menjelaskan, komunikasi yang dulu pernah dilakukan dengan mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, semata-mata berkaitan dengan harapan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dibangun di lingkungan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon karena banyak santri yang berasal dari keluarga tidak mampu. Komunikasi itu terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolresta Cirebon.

“Dulu, saat saya menjabat Kapolresta Cirebon, saya pernah berkomunikasi dengan Pak Sony agar di Pondok Pesantren Buntet Cirebon bisa dibangun SPPG, sehingga para santri yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu dapat merasakan manfaat program MBG pemerintah. Itu saja, tidak ada pemberian uang terkait hal tersebut,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa komunikasi tersebut tidak pernah berkaitan dengan transaksi keuangan, pengelolaan proyek, ataupun pengadaan barang dan jasa 

“Tidak ada bayar-membayar. Saya tidak dibayar, saya juga tidak membayar, dan saya tidak mendapatkan keuntungan apa pun,” tegasnya.

Berdasarkan data dan rilis resmi Kejaksaan, tidak terdapat bukti yang menyatakan keterlibatan Kombes Pol Sumarni dalam perkara tersebut. Rilis Kejaksaan Agung terkait perkara dugaan penyimpangan tata kelola MBG menyebutkan penetapan tersangka terhadap pihak-pihak tertentu dari eks pimpinan BGN.

Kapolres Metro Bekasi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, terlebih jika informasi tersebut mencatut nama seseorang tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat kami minta bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Semua harus berdasarkan fakta, bukan opini atau narasi yang menyesatkan,” pungkasnya.(red) 

Ketua DPD AKPERSI Jabar Nilai Kasus Yang Menjerat Mantan Kepala BGN Berdampak Pada Oprasional SPPG

Ketua DPD AKPERSI Jabar Nilai Kasus Yang Menjerat Mantan Kepala BGN Berdampak Pada Oprasional SPPG

KABAR SEMBILAN      

    Poto:Ahmad Syarifudin Ketua DPD Akpersi

             Provinsi Jawa Barat

www.kabarsembilan.net,Kabupaten Bekasi – Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin CBJ CEJ, menilai penangkapan dan penetapan tersangka mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan dampak langsung terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menurutnya, kasus tersebut memicu evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kemitraan dan sistem pengawasan yang selama ini berjalan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.

“Peristiwa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah,” ujar Ahmad Syarifudin, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan bahwa keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, sehingga proses evaluasi dan penataan sistem tidak mengganggu distribusi layanan gizi yang telah berjalan.

AKPERSI Jawa Barat juga mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan sistem pengawasan, peningkatan kualitas kemitraan, serta penguatan mekanisme pengendalian internal guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

“Ke depan diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Ahmad berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat memberikan kepastian serta menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk terus menjaga integritas dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.(Red) 

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah,Bapenda Karawang Edukasi Mahasiswa Unsika Soal Opsen Pajak Kendaraan

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah,Bapenda Karawang Edukasi Mahasiswa Unsika Soal Opsen Pajak Kendaraan

KABAR SEMBILAN      

www.kabarsembilan.net,KARAWANG–Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa (Unsika) Karawang melaksanakan sosialisasi Pajak Daerah dengan tema "Sosialisasi Opsen PKB & Opsen BBNKB 2026". 

Kegiatan ini dalam rangka memperkuat pilar kemandirian fiskal daerah dan membangun kesadaran pajak sejak dini. Kegiatan ini diselenggarakan pada Hari Selasa (02/06), di Aula Syekh Quro, Kampus UNSIKA, dengan dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari jajaran dosen dan mahasiswa.

Acara ini diikuti oleh Dosen dan ratusan mahasiswa yang tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pajak Daerah khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Acara dibuka secara resmi dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum UNSIKA, Dr. H. Imam Budi Santoso, S.H., M.H., serta Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Sekretaris Bapenda Ade Sudrajat, S.H.,M.H. Dalam sambutannya Sekretaris Bapenda Kabupaten Karawang yang biasa dipanggil Adjat menyampaikan bahwa kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan harus ditanamkan sejak dini, terutama para mahasiswa yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan. 

"Mahasiswa adalah agent of change sekaligus calon pemimpin masa depan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap civitas akademika dapat menginternalisasi regulasi perpajakan daerah, mengedukasi masyarakat luas, serta menjadi motor penggerak pembangunan Kabupaten Karawang yang lebih maju," ujar Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya,selasa(2/6/2026). 

Kepala Bapenda juga menjelaskan tentang opsen PKB dan opsen BBNKB merupakan jenis pajak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2025.

Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan pengganti sistem bagi hasil PKB dan BBNKB. Sehingga adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB ini tentunya tidak menambah beban wajib pajak PKB dan BBNKB.

Kebijakan opsen ini dirancang sebagai substitusi sistem bagi hasil guna mempercepat penerimaan (penguatan local taxing power). Masyarakat tidak perlu khawatir, sebab skema opsen ini tidak menambah beban nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menariknya, regulasi ini juga mengamanatkan earmarking anggaran, dimana minimal 10% dari pendapatan Opsen PKB wajib dialokasikan langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

"Jadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB tidak menambah beban masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB”, tambahnya.

Untuk memberikan pemahaman yang holistik, sosialisasi ini menghadirkan panel narasumber kompeten yang mengulas inovasi layanan, aspek hukum, keselamatan, hingga integrasi sistem keuangan. Menghadirkan Narasumber yang kompeten dari Bapenda Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Karawang, Satlantas Polres Karawang, Jasa Raharja, dan Bank BJB Cabang Karawang.

Dalam penyampaian materinya Hendrian Oetama, S.E. selaku Kepala P3DW Kabupaten Karawang, menjelaskan mengenai digitalisasi layanan guna memangkas birokrasi serta mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

Salah satu terobosan utamanya adalah Aplikasi Sapawarga, yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran PKB secara daring secara praktis. Melalui ekosistem digital ini, validasi identitas dilakukan berbasis sistem terintegrasi, yang mempermudah proses administrasi dan transaksi tahunan secara transparan dan akuntabel.

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja, Benny Adi Putra, S.E., M.M., AWP, membedah tuntas mengenai mekanisme perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja menjelaskan alur dan persyaratan pengajuan klaim santunan bagi korban kecelakaan secara cepat dan terintegrasi.(red) 

Askun Geram!! Dua Perusahaan Ritel Penunggak Pajak Rp.10 Milyar Di Nilai Beri Contoh Buruk Bagi Wajib Pajak

Askun Geram!! Dua Perusahaan Ritel Penunggak Pajak Rp.10 Milyar Di Nilai Beri Contoh Buruk Bagi Wajib Pajak

KABAR SEMBILAN      

    Gambar Ilustrasi

www.kabarsembilan.net,KARAWANG - Dua perusahaan ritel makanan dan minuman cepat saji (food and beverage retail) di Kabupaten Karawang - Jawa Barat, dikabarkan menunggak PBJT Restoran (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) hingga Rp 10 miliar sejak tahun 2025.

Kabar ini sudah terkonfirmasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang yang menyebut, jika kedua perusahaan ritel yang cukup banyak memiliki cabang usaha di Karawang tersebut menunggak pajak yang masing-masing hingga Rp 5 miliar.

Menyikapi temuan ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH., MH., meminta agar pemkab bisa bersikap lebih tegas terhadap kedua perusahaan ritel ini. Karena jika tidak, maka akan menjadi 'contoh buruk' bagi pengusaha atau Wajib Pajak (WP) lainnya.

"Lah, ya jangan dibiarkan, karena itu kan kewajiban bagi setiap wajib pajak. Kalau sudah ditagih beberapa kali tetap tidak bayar, ya cabut saja izin operasionalnya. Kalau tidak akan menjadi contoh buruk bagi pengusaha yang lain," tutur Asep Agustian, Kamis (11/6/2026).

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Askun (sapaan akrab) juga meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk tidak segan-segan 'melarikan' persoalannya ke ranah perdata atau bahkan pidana. Jika memang benar adanya kabar yang menyebut Kejari juga telah berusaha keras untuk membantuh menagih PBJT Restoran tersebut.

"Tapi hemat saya sih dicabut saja perizinannya atau disegel sementara operasionalnya, sampai dengan mereka membayar kewajibannya (pajak, red)," katanya.

Menurut Askun, kedua perusahaan ritel makanan dan minuman cepat saji ini tidak bisa beralasan jika operasional bisnis mereka sedang terganggu oleh isu 'pemboikotan produk israel'. Karena pada kenyataanya bisnis yang mereka jalankan tetap beroperasi dalam mencari keuntungan.

"Saya pikir itu hanya alasan mereka saja untuk menghindar sebagai wajib pajak. Bayar dong!, karena itu kewajiban kalian yang sudah nyari keuntungan di Karawang," tegas Askun.

Penagihan Libatkan Kejari Karawang

Di kesempatan terpisah, Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya 'mengamini' kabar tunggakan PBJT Restoran dari dua perusahaan ritel makanan dan minuman cepat saji tersebut. Sahali juga mengaku sudah melakukan pemanggilan hingga penagihan sejak tahun 2025.

"Ya, tunggakan pajaknya sampai Rp 10 miliar dimana masing-masing keduanya menunggak Rp 5 miliar. Itu sudah termasuk denda ya!. Karena kan setiap bulannya denda naik terus, selama mereka belum bayar," ungkap Sahali.

Disampaikan Sahali, kedua perusahaan ritel makanan dan minuman cepat saji ini cukup memiliki banyak cabang usaha di Karawang. Ketika dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, keduanya tidak mengelak masih memiliki tunggakan pajak yang masing-masing mencapai Rp 5 miliar sejak tahun 2025.

"Kita sudah minta bantuan Kejaksaan untuk proses pemeriksaan hingga penagihan melalui surat kuasa khusus. Maka kami minta kerjasamanya kepada kedua perusahaan ritel ini, agar segera memenuhi kewajibannya (membayar pajak, red)," tandas Sahali.(red).